Pengumuman Penerimaan Abstrak

 
Panel Nama Lembaga

Judul

       
Panel 1 Dr.jur. Any Andjarwati, S.H., M.jur. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Sistem Hukum Sebagai Kunci Supremasi Hukum Indonesia

  Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. Epistema Institute

Menilik Kepantasan Labelisasi Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm dalam Sistem Hukum Indonesia

  Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Konvergensi Hukum Asing dan Nilai-nilai Pancasila dalam Hukum Nasional dan Implementasinya

   Endra Wijaya, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Menggugat Diskriminasi atas nama Agama: Konsepsi Keadilan dalam Islam, Perlindungan terhadap kaum Minoritas dan Negara Hukum Indonesia

  Moh Firdaus Rumbia SH . Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI  
  Yamin, S.S.,S.H.,M.Hum.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Relasi Heuristik Filsafat Pancasila dalam Tata Hukum yang Plural

  Kamaruddin, S.Sos,.M.Si. Universitas Malikussaleh Lhokseumawe

Pancasila: Solusi Problema Patologis Multidimensi Negara Bangsa Indonesia

  Ria Casmi Arrsa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Nomokrasi Konstitusional Pancasila: Antitesis Terhadap Diskursus Pemikiran Negara Hukum Dalam Konstitusi Indonesia

  Diki Elnanda Caniago, SH. Magister Hukum Universitas Gadjah Mada

Degradasi Nilai-nilai Pancasila dalam Negara Hukum Indonesia Pasca Amandeman UU 1945

       
Panel 2 Antonius Cahyadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Negara Hukum: Proyek yang Tak Pernah Selesai

  Manunggal K. Wardaya, S.H., LL.M. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman  
  P. Donny Danardono, S.H., M.A. Unika Soegijapranata Semarang

Negara Hukum Indonesia dan HAM: Sebuah Paradoks

  Dedy Kristanto Pusat Sejarah dan Etika Politik Universitas Sanata Dharma

Tidak ada Hukum(an) bagi Pelanggar(an) HAM di Timor Leste? Perspektif Sejarah dan Ingatan

  Siti Rakhma Mary Herwati Perkumpulan HuMa

MIFEE: Proyek Perampasan Tanah Orang Malind-Anim

  Ahmad Asroni, S.Fil., S.Th.I., M.Hum. Tolerance Institute

Pendirian Rumah Ibadah dalam Perspektif HUkum dan Hak Asasi Manusia: Kajian atas Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9/2006 dan No. 8/2006

       
Panel 3 Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.HUM., PH.D Universitas Islam Indonesia

Pendidikan Hukum Klinis: Konsep, Peluang dan Tantangan

  Prof. Dr. Khudzaifah Dimyati, SH.,M.Hum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pendidikan Tinggi Hukum: Sebuah Pemikiran Kearah Perubahan Paradigma

  Bayu Dwiwiddy Jatmiko, SH., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Konsep Pendidikan Tinggi Hukum yang Berkarakter Melalui Terwujudnya Sarjana Hukum yang Profesional, HUmanis dan Religius

  Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum. & Awaludin Marwan, S.H., M.H., M.A. Universitas Ekasakti Padang

Pendidikan Hukum: Sebuah Kontemplasi Kritis

       
Panel 4 Dr. Sulardi, S.H., M.Si Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Penguatan Sistem pemerintahan Presidensiil dalam rangka mewujudkan  Cheks and Balances dalam Penyusunan Undang-Undang

  Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H. Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel

Membangun Harmonisasi Kedudukan dan Fungsi antara DPD dengan DPR dalam Rangka Pelaksanaan Fungsi Check and Balances pada Lembaga Perwakilan Rakyat dalam Sistem Bikameral

  Wahyu Rahadiyan Yana Prasetya Faculty of Law President University

Refleksi Mekanisme Check and Balance dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Membangun Share of Responsibility dan Menghapus Share of Power.

  B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Refleksi Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

  Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. Mahkamah Konstitusi

Prinsip Check and Balances dalam Penetapan Anggota Panwaslu oleh Bawaslu

  Veri Junaidi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

Kedudukan Bawaslu sebagai Bentuk Check dan Balances Penyelenggaraan Pemilu

  Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M. University of New South Wales, Sidney

How Indonesia Constitutional Court has Changed Indonesia’s Constitutional Balance

  Ziffany Firdinal Fakultas Hukum Universitas Andalas

Gagasan Terhadap Pengawasan Ideal Hakim Konstitusi Kedepan

       
Panel 5 Pramudya A. Oktavinanda S.H., LL.M. University of Chicago Law School

Public Choice Theory dan Aplikasinya dalam Sistem Legislasi Indonesia

  M. Ajisatria Suleiman, S.H., LL.M., M.L.E. Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Fleksibilitas Regulasi

  Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H. Universitas Muhammadiyah Surabaya

Kedudukan Legisprudensi sebagai Upaya Perlindungan Pekerja Outsourcing

  Sechabudin Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Problematika Pengujian Undang-undang Ratifikasi Perjanjian Internasional dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia dihubungkan dengan Upaya Mewujudkan Supremasi Konstitusi

  Rizki Emil Birham, S.H. Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Menakar Konsistensi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam Akomodasi Partisipasi Publik pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

  Khotibul Umam, S.H., LL.M. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Legislasi Fikih Ekonomi untuk Mewujudkan Sistem Ekonomi Alternatif yang Berkeadilan

  Dian Agung Wicaksono, S.H. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Peluang Judicial Review dalam Perbaikan Legislasi Nasional untuk Mewujudkan Konsistensi Konsepsi Negara Hukum di Indonesia

  Wahyu Heriyadi, S.H. Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia

Perkembangan Hukum Sosial Pada Era Reformasi

  Eddy Asnawi, S.H., M.Hum., DR (Candidat) Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

  Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  
  Victor Imanuel Williamson Nalle, S.H. Universitas Airlangga Surabaya

Judicial Preview sebagai Instrumen Peningkatan Kualitas Legislasi: Suatu Pendekatan Legisprudensi

       
Panel 6 Harjoni Desky, S.Sos., M.Si. & Dr. Juniarti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madani Aceh

Kearifan Lokal dan Konservasi Berbasis Komunitas di Aceh

  Jati Nugroho, S.H., M.Hum. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jendral Sudirman

Hak Konstitusional Rakyat atas Sumber Daya Air: Perlindungan Hukum Kearifan Lokal dalam Kelembagaan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) di Provinsi Jawa Timur

  Saru Arifin, S.H., LL.M Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Paradigma Legal Policy Terkait dengan Tanggungjawab Negara Dalam Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Perbatasan

  Nurul Firmansyah, S.H. Perkumpulan Qbar

Pengakuan Konstitusi Terhadap Desa Dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

  Drs. R. Yando Zakaria Lingkar Belajar untuk Pembaruan Desa dan Agraria

Mendudukkan Makna Amandemen Pasal 18 UUD 1945 bagi Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

  Eko Sabar Prihatin, S.H., M.Si. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Rekonstruksi Politik Hukum:Kedudukan Masyarakat Adat Berbasis Kearifan Lokal

  Joeni Arianto Kurniawan, S.H., M.A. Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Pengakuan dan Perlindungan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia: Sebuah Konsepsi Utopis?

  Yance Arizona, S.H., M.H. Epistema Institute

Memerangkap bayang-bayang:Kajian awal penerapan indikator negara hukum dalam memeriksa persoalan masyarakat adat di Indonesia

  Wina Puspitasari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Perlindungan Pengetahuan Tradisional sebagai Bagian Kearifan Lokal dari Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Negara Hukum Indonesia yang Berkedilan Sosial

       
Panel 7 Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. Pusat Pengkajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Menuju Keadilan Sosial dan Ekologis.

  Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Politik Hukum SDA: Menuju Tata Kelola SDA Berkeadilan

  Absori Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Penegakan Hukum Lingkungan dengan Pendekatan Hukum Progresif, upaya Mewujudkan Keadlilan Sosial

  Maret Priyanta, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Lingkungan yang Berkeadilan bagi Generasi yang Akan Datang

  Harjoni Desky, S.Sos., M.Si. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Madani Aceh  
  Deni Bram Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Paradoks Ketimpangan Emisi Nasional: Kajian Kritis Ketidakadilan Iklim Indonesia

  Dra. Vinita Susanti, M.Si. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia

Kasus Lapindo: Bencana Alam atau Kejahatan Lingkungan? Studi Kejahatan Lingkungan di Kriminologi, dalam Penegakan Hukum Berkeadilan Lingkungan

  Mumu Muhajir, S.H. Epistema Institute

Menakar tanggung gugat negara dalam pembentukan kebijakan REDD di Indonesia

       
Panel 8 Firdaus Cahyadi Yayasan SatuDunia

Kebijakan Telematika dan Konglomerasi Media di Indonesia

  Maharani Siti Shopia, S.H. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban  
  Mas Agus Firmansyah, S.Sos., M.Si Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Bengkulu

Regulasi Media: Dialektika Antara Ruang Publik dan Kepentingan Ekonomi Politik

  Wijayanto, S.IP, M.Si Universitas Diponegoro

Self Censorship,  Media’s Freedom and the Media’s Role in Defeating Corruption in Indonesia

       
Panel 9 DR. Ismail Rumadan, M.H. Mahkamah Agung RI

Problematika pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman: Dalam Konteks Pelaksanaan Fungsi Check and Balances System

  Irine Handika, S.H., LL.M Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Membayar Denda Demi Mencari Keadilan: Fenomena di Pengadilan Pajak Indonesia

  Arif Maulana, S.H., M.H. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta

Pemenuhan Hak Atas Bantuan Hukum untuk Memastikan PeradilanBerpihak pada Keadilan bagi Masyarakat Miskin dan Termarginal

  Eka Nugraha Putra S.H., M.H. Universitas Merdeka Malang

Keadilan Restoratif, Jalan Keluar untuk over kriminalisasi

  Herlina Permata Sari, M.Crim Departemen Kriminologi FISIP UI

Adakah Tempat Bagi Perempuan Koban trafiking dalam sistem Peradilan Indonesia?

  Chamelia Gunawan, SH., MH. WNLP Counselors-At-Law

Urgensi Independensi Pengadilan Pajak

  Evarisan, SH.,MH Klinik Hukum Ultra Petita Semarang

Feminist Jurisprudence Alternatif Hukum yang Adil Gender

       
Panel 10 Juniarti Pusat Analisis Perubahan Sosial Aceh

Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam memberikan keadilan bagi perempuan dan Kaum Marjinal

  Jomi Suhendri Perkumpulan Qbar

Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako (Ulayat) Melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Situjuah Gadang, Kabupaten Lima Puluh Kota (Penerapan Peradilan Adat di Sumatera Barat)

  Jemielka Roosje Satyana Pilongo,SH.,MH Universitas Sintuwu Maroso Poso

Penyelesaian Sengketa Adat di Kabupaten Poso

  Tandiono Bawor Purbaya Perkumpulan HuMa

Revitalisasi Peradilan Adat ? : Ketika Negara Tidak Mengakui Peradilan Adat(Study Respon Negara terhadap Penyelenggaraan Peradilan Adat dalam Konflik Sumber Daya Alam di Kalimantan Barat)

  I Ketut Sudantra,SH.MH. Fakultas Hukum Universitas Udayana

Strategi dalam Revitalisasi Peradilan Adat sebagai Sistem Peradilan pada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat

  Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Mendekatkan Kembali Pengadilan Adat: Jalan Panjang Perubahan Kerangka Epistemologi Hukum Nasional

  Mohammad Jamin, SH.,MHum. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Rekonstruksi Politik Hukum Pengakuan Peradilan Adat Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif